Muhammadiyah Apresiasi Sidang Isbat Tak Disiarkan Langsung
Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengapresiasi keputusan Kementerian Agama untuk tidak lagi menyiarkan secara langsung jalannya sidang isbat (penetapan) awal Ramadhan 1435 H/2014 M, termasuk sidang isbat awal Syawal, seperti tahun-tahun sebelumnya.
"Bagus kalau pemerintah tidak lagi menyiarkan langsung proses sidang isbat. Muhammadiyah sebelumnya juga sudah mengusulkannya," ujar Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yunahar Ilyas, di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya Jakarta, Senin.
Sebelumnya, Kementerian Agama mengumumkan secara resmi untuk tidak lagi menyiarkan jalannya sidang isbat secara langsung, namun cukup hasilnya saja.
Dengan adanya keputusan itu, menurut Yunahar, PP Muhammadiyah akan melakukan koordinasi internal untuk memutuskan kehadirannya dalam sidang isbat yang akan diselenggarakan pada Jumat, 27 Juni, itu.
"Sampai detik ini kami memutuskan tidak hadir. Namun, adanya perubahan memungkinkan kami (juga) berubah, tergantung hasil komunikasi antarpimpinan dalam waktu dekat ini," katanya.
Menurut dia, sidang isbat yang disiarkan secara langsung dan diketahui masyarakat di Tanah Air seperti tahun sebelumnya dinilai memberi kesan Muhammadiyah diadili dan hanya menjadi penonton saja karena bukan arena diskusi.
"Sidangnya memang harus tertutup seperti dulu. Tapi, hasilnya wajib untuk diumumkan ke publik dan kalau perlu ada siaran langsung. Muhammadiyah pasti menghormati," kata Guru Besar di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu.
Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan mendukung dan mengapresiasi tidak adanya siaran langsung pada sidang isbat itu.
"Proses sidang isbat memang sebaiknya dilakukan tertutup untuk umum. Baru kemudian hasilnya disampaikan secara luas. Jika ada perbedaan maka MUI mengimbau untuk menghormatinya," tukas dia.
Pemerintah selalu mengundang seluruh Ormas Islam untuk menghadiri sidang isbat dan tidak jarang sidang tersebut menjadi ajang perdebatan keras antarkelompok.
Muhammadiyah secara resmi telah menetapkan 1 Ramadhan 1435H jatuh pada Sabtu, 28 Juni 2014 melalui hisab.
Ijtima (kesepakatan) untuk menetapkan 1 Ramadhan 1435H, kata dia, diputuskan pada Jumat, 27 Juni 2014 pukul 15.10 WIB. Saat matahari terbenam, hilal (bulan baru yang menjadi tanda pergantian awal hari) sudah terwujud dengan ketinggian 31 menit dan 17 detik.
Sedangkan, Nahdlatul Ulama (NU) sesuai dengan keyakinannya akan menetapkan Ramadhan sesuai Rukyatul Hilal (melihat bulan baru) atau melihat bulan dan mengimbau kepada kaum Nahdliyin menunggu hasilnya pada 27 Juni.
"NU melakukan hisab juga Rukyatul hilal. Yang pasti, puasa umat Islam 1 Ramadhan. Kalau perbedaan pada kalender masehi itu biasa dan harus dihormati serta tak ada yang perlu dibesar-besarkan," kata Sekretaris Jenderal PBNU, Marsudi Syuhud. (antara/SP)
"Bagus kalau pemerintah tidak lagi menyiarkan langsung proses sidang isbat. Muhammadiyah sebelumnya juga sudah mengusulkannya," ujar Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yunahar Ilyas, di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya Jakarta, Senin.
Sebelumnya, Kementerian Agama mengumumkan secara resmi untuk tidak lagi menyiarkan jalannya sidang isbat secara langsung, namun cukup hasilnya saja.
Dengan adanya keputusan itu, menurut Yunahar, PP Muhammadiyah akan melakukan koordinasi internal untuk memutuskan kehadirannya dalam sidang isbat yang akan diselenggarakan pada Jumat, 27 Juni, itu.
"Sampai detik ini kami memutuskan tidak hadir. Namun, adanya perubahan memungkinkan kami (juga) berubah, tergantung hasil komunikasi antarpimpinan dalam waktu dekat ini," katanya.
Menurut dia, sidang isbat yang disiarkan secara langsung dan diketahui masyarakat di Tanah Air seperti tahun sebelumnya dinilai memberi kesan Muhammadiyah diadili dan hanya menjadi penonton saja karena bukan arena diskusi.
"Sidangnya memang harus tertutup seperti dulu. Tapi, hasilnya wajib untuk diumumkan ke publik dan kalau perlu ada siaran langsung. Muhammadiyah pasti menghormati," kata Guru Besar di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu.
Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan mendukung dan mengapresiasi tidak adanya siaran langsung pada sidang isbat itu.
"Proses sidang isbat memang sebaiknya dilakukan tertutup untuk umum. Baru kemudian hasilnya disampaikan secara luas. Jika ada perbedaan maka MUI mengimbau untuk menghormatinya," tukas dia.
Pemerintah selalu mengundang seluruh Ormas Islam untuk menghadiri sidang isbat dan tidak jarang sidang tersebut menjadi ajang perdebatan keras antarkelompok.
Muhammadiyah secara resmi telah menetapkan 1 Ramadhan 1435H jatuh pada Sabtu, 28 Juni 2014 melalui hisab.
Ijtima (kesepakatan) untuk menetapkan 1 Ramadhan 1435H, kata dia, diputuskan pada Jumat, 27 Juni 2014 pukul 15.10 WIB. Saat matahari terbenam, hilal (bulan baru yang menjadi tanda pergantian awal hari) sudah terwujud dengan ketinggian 31 menit dan 17 detik.
Sedangkan, Nahdlatul Ulama (NU) sesuai dengan keyakinannya akan menetapkan Ramadhan sesuai Rukyatul Hilal (melihat bulan baru) atau melihat bulan dan mengimbau kepada kaum Nahdliyin menunggu hasilnya pada 27 Juni.
"NU melakukan hisab juga Rukyatul hilal. Yang pasti, puasa umat Islam 1 Ramadhan. Kalau perbedaan pada kalender masehi itu biasa dan harus dihormati serta tak ada yang perlu dibesar-besarkan," kata Sekretaris Jenderal PBNU, Marsudi Syuhud. (antara/SP)